Disdik Kab. Bogor Percepat Lelang Pengadaan Barang dan Jasa

by Achmad Kurniawan 2003 views

CIBINONG - Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menargetkan pekerjaan proyek pengadaan barang dan jasa mulai berjalan pada bulan keempat.

Kadisdik Kabupaten Bogor, Tb. Luthfie Syam mengaku telah memiliki strategi. Salah satunya dengan melakukan percepatan  tahapan kegiatan.

"Perencanaan digeber Januari. Selanjutnya Februari pemberkasan dokumen persiapan lelang, dan di bulan Maret proses lelang. Nah pada bulan keempat atau April, pekerjaan fisik sudah berjalan," ungkapnya kepada PAKAR ONLINE, Senin (2/1/2017).

Dikatakan dia, ada pertimbangan dan kajian mengapa hal itu harus dilakukan. Meski realisasi kegiatan fisik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2016 cukup berprestasi.

Dari ratusan proyek, hanya dua  pekerjaan yang terlambat yaitu SDN Sukamanah dan pembangunan unit gedung baru SMPN 2 Cisarua.

"Pertimbangan saya, kalau proses lelang sudah selesai di bulan Maret atau April, efisiensi biayanya bisa dihitung. Karena prosesnya rampung sebelum masa APBD perubahan, anggarannya bisa dialokasikan untuk kegiatan lain," kata mantan Kepala
Satpol PP Kabupaten Bogor itu.

Sementara pada 2017, lanjut Luthfie, Disdik Kabupaten Bogor memiliki 368 kegiatan fisik  di SD dan SMP. Realisasinya berupa pengadaan mebeler, rehabilitasi sekolah, penambahan ruang kelas dan lainnya.

"Anggaran untuk kegiatan fisik sebesar Rp196 miliar, tapi hanya dialokasikan Rp168 miliar karena ada perhitungan untuk biaya umum, perencanaan dan lain-lain," paparnya.

Luthfie juga menyatakan akan kembali  evaluasi kinerja rekanan pemenang lelang tahun 2016. "Bila kinerjanya benar-benar tidak berkualitas, tentu Disdik akan mencoret nama perusahaan penyedia jasa," tegasnya.

Menurutnya, membangun bukan sekedar mendirikan, namun harus memiliki rasa tanggung jawab atas kualitas perkerjaannya. Apalagi di dunia pendidikan yang berkaitan dengan nyawa banyak manusia.

Luthfie juga berharap mendapat banyak bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pusat. "Di Kabupaten Bogor banyak sekali perusahaan raksasa, Disdik akan berupaya mendapatkan CSR pendidikan," tukasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno mengemukakan, sanksi terhadap kontraktor yang terlambat menyelesaikan pekerjaan adalah sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Merujuk payung hukum yang berlaku, penyedia jasa dikenakan denda 50 hari berjalan. Kita bisa pakai sistem itu untuk mengukur, dan sekaligus tahap penyelesaian bangunan yang dilakukan rekanan,” ujarnya.

Tapi, jika dari hasil kalkulasi objektif kinerja dan kualitas rekanan rekanan buruk, DPRD Kabupaten Bogor menyarankan Disdik agar mencoret perusahaan penyedia jasa dalam proses lelang berikutnya. “Jika hasilnya sudah gagal, ya jangan dipakai lagi,” tegas politisi PKS ini.IQBAL RUKMANA (PAKAR)