Nah loh, Pemenang Gedung DPRD Sering Bermasalah?

by moun 2314 views

BOGOR - Usai lelang diumumkan oleh Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kota Bogor, Pemkot Bogor untuk proyek gedung DPRD Kota Bogor dan proyek itu dimenangkan oleh PT Tirta Dhea Addonic Pratama setelah melakukan penawaran Rp69 miliar lebih dari pagu anggaran sebesar Rp72 miliar.

Sebab, perusahaan yang beralamat di Jalan Mabes Hankam, Gang Sawo, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ini, ternyata pernah mendapatkan blacklist beberapa tahun lalu, karena sejumlah pekerjaan atas proyek yang diperolehnya dikerjakan tidak maksimal dan bermasalah. 

Dari informasi yang dihimpun PAKAR, bahwa PT Tirta Dhea Addonics Pratama melalui data Inaproc LKPP terhitung 7 Maret 2014 sampai dengan 6 Maret tahun 2016 yang ditayangkan 1 April  2014, masuk daftar blacklist.

Walikota Bogor Bima Arya mengaku, akan memerintahkan pihak terkait untuk melakukan evaluasi atas predikat yang dimiliki perusahaan pemenang proyek gedung dewan itu. 

"Sambil itu berjalan, maka dipersiapkan juga progres pembebasan lahan, khususnya Rumah Bersalin untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau gedung DPRD Kota Bogor. Pemkot juga baru akan melakukan pembebasan lahan yang dianggarkan di APBD Perubahan 2017. Sedangkan pembangunan tahap satu tetap dilanjutkan di tahun 2016 ini. Sementara soal pedagang di Pasar Anggrek, masih dipikirkan tempat relokasinya," kata Bima kepada PRO, kemarin.

Menurutnya, bahwa hasil lelang yang ditentukan oleh ULP masih akan dikaji meski program pembangunan tetap harus berjalan lantaran telah dianggarkan. "Kalau soal pengumuman pemenang yang terkena blacklist, saya memang baru dapat informasinya. Saya sudah minta Pengendalian Program (Dalprog) untuk menelusurinya," ungkapnya.

Tambah dia, pihaknya juga akan mengevaluasi setiap proyek yang dilelangkan di ULP sehingga kinerjanya bisa tetap profesional. Apalagi dengan adanya isu bahwa perusahaan yang memenangkan proyek lelang itupun sudah terkena blacklist. 

"Saya minta Dalprog segera mengecek dan menyikapi itu. Hal ini turut berulang, oleh karena itu saya akan kaji dan evaluasi di ULP tersebut. Kajian dilakukan agar diketahui  apa yang bisa kita lakukan untuk ULP agar bisa lebih profesional kedepannya," tandasnya.
 
Selain itu, kata Bima, mengenai proses pembangunan gedung DPRD itupun tetap dilanjutkan karena sudah dianggarkan. Persiapan teknis pembangunan tahap satu dipersiapkan oleh Dinas Pengawasan dan Pembangunan (Wasbangkim). 

"Soal pembangunan gedung DPRD itu harus terealisasi mengingat gedung yang sekarang digunakan sudah kurang memadai. Gedung yang sekarang benar-benar sudah tidak memadai sehingga harus disiapkan gedung baru," ujarnya. YUL (PAKAR)